JAKARTA,quickq加速器苹果版 DISWAY.ID –Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan agar pejabat tidak menggunakan fasilitas negara, seperti mobil dinas, untuk mudik ke kampung halaman saat Idul Fitri 2025.

Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri talkshow bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertajuk "Membangun Integritas Bangsa Melalui Peran Serta Masyarakat Keagamaan", di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025.

"Saya kira kalau kita pulang kampung, jangan menggunakan fasilitas negara," tegas Nasaruddin.

BACA JUGA:Sanksi ASN Jakarta Mudik Pakai Mobil Dinas, Pramono: Pejabat atau Aparat Dilarang Keras!

Meski begitu, ia mengakui ada pengecualian bagi pejabat yang memiliki tugas resmi di daerah tujuan mudik.

Namun, ia mengingatkan agar alasan tersebut tidak dibuat-buat.

"Kecuali kalau di daerah setempat ada program yang memang membutuhkan kehadiran pejabat tersebut. Tapi juga jangan dibuat-buat," lanjutnya.

BACA JUGA:Mobil Dinas yang Tabrak 5 Orang di Palmerah Ternyata Dikemudikan Anak PNS Kemhan!

Korupsi: Kejahatan Kemanusiaan yang Berat

Dalam kesempatan yang sama, Nasaruddin menyoroti korupsi sebagai kejahatan besar terhadap kemanusiaan.

Ia bahkan mengusulkan agar rumah ibadah lebih aktif menyuarakan bahaya korupsi dengan cara yang lebih dramatis.

"Mungkin perlu digaungkan kembali melalui bahasa agama, agama apa pun, rumah ibadah apa pun. Kita bisa pasang spanduk di sana agar masyarakat memahami bahwa korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang besar," katanya.

BACA JUGA:Komentar Menohok Mahfud MD ke Raffi Ahmad Soal Mobil Dinas Plat RI 36 Pakai Patwal: Kampungan

Menurutnya, dampak korupsi jauh lebih luas dibandingkan kejahatan lainnya, seperti pencurian biasa.

"Kalau motor dicuri, yang rugi hanya pemiliknya. Tapi kalau pajak dikorupsi, dampaknya dirasakan oleh jutaan orang," ujarnya.

• 1
• 2
• »

• ·10 Buah Ini Ternyata Mengandung Kalsium Tinggi, Bagus untuk Kesehatan
• ·Paling Murah Dipatok Rp979 Ribu, Cek Harga Terbaru Emas Pegadaian pada 19 Mei 2025
• ·2025年韩国艺术类大学排名
• ·Pemerintah Diminta Tolak Usulan BMAD untuk Jaga Industri Tekstil Dalam Negeri dan Antisipasi PHK
• ·FSGI Desak Mendikdasmen Hentikan Program KDM yang Kirim Siswa 'Nakal' ke Barak Militer
• ·Daftar 6 Zodiak yang Paling Beruntung di Tahun 2025
• ·Bursa Eropa Catat Kenaikan Mingguan Kelima, Investor Soroti Negosiasi Tarif AS
• ·FOTO: Libur Tahun Baru dan Antrean Penumpang Rp1 MRT
• ·FOTO: Keanggunan Anggrek yang Menginspirasi Fashion
• ·Mulai Hari Ini, Razia Uji Emisi Di DKI Digelar Sepekan Sekali, Sepeda Motor Bisa Didenda Rp 250 Ribu
• ·Bali Sambut 6,3 Juta Turis Asing Sepanjang 2024
• ·Enggak Pakai Ribet! Begini Cara Buat QRIS melalui Aplikasi BRImerchant
• ·Dari Teguh Akui DPR Jadi Pengusul Anggaran e
• ·Wamenkumham: Sosialisasi dan Partisipasi Publik Jadi Prioritas dalam Pembahasan RKUHP
• ·Lantik Pejabat di Pemkab Kediri, Mas Dhito Tekankan Pentingnya Loyalitas dan Kejujuran
• ·Pendapatan Pajak Jauh dari Target, DPRD DKI Minta Dishub Tambah Kantung Parkir